Pola Komunikasi Antaraktor dan Respon Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Krisis Tanggul Muara Baru di Jakarta Utara

Abstract

Wilayah pesisir perkotaan kian rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama akibat kenaikan permukaan air laut dan fenomena banjir rob. Di Jakarta, kerentanan tersebut semakin meningkat seiring dengan laju penurunan muka tanah yang signifikan, sehingga infrastruktur tanggul laut menjadi komponen strategis dalam melindungi kawasan pesisir. Krisis yang terjadi pada tanggul laut di Muara Baru, Jakarta Utara, yang ditandai oleh kebocoran serta kerusakan berulang, mengindikasikan bahwa persoalan yang muncul tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek tata kelola dan komunikasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola komunikasi antaraktor serta respons kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan krisis tanggul laut di Muara Baru. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, dengan menganalisis dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, artikel jurnal ilmiah, dan pemberitaan media yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif guna mengidentifikasi bentuk komunikasi, mekanisme koordinasi antaraktor, serta karakter kebijakan yang diambil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antaraktor masih didominasi oleh pola hierarkis dan sektoral, dengan tingkat koordinasi yang terbatas antara pemerintah pusat dan daerah serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, respons kebijakan pemerintah cenderung bersifat reaktif dan berfokus pada penanganan darurat jangka pendek, sementara integrasi kebijakan jangka panjang, termasuk keterkaitannya dengan program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan krisis tanggul laut sangat bergantung pada efektivitas komunikasi kebijakan dan koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, penguatan pola komunikasi yang lebih kolaboratif dan terintegrasi menjadi prasyarat penting dalam mendukung ketahanan kawasan pesisir secara berkelanjutan.