Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penertiban PKL: Mengapa Trotoar Tetap Dilanggar?

Authors

  • Annera Armeilia Siagian Universitas Muhammadiyah Jakarta Author
  • Annisa Faraz Muzayana Universitas Muhammadiyah Jakarta Author
  • Annissa Wirapuspita Universitas Muhammadiyah Jakarta Author
  • Rulinawaty Universitas Muhammadiyah Jakarta Author

Keywords:

Komunikasi Publik, Penertiban PKL, Kepatuhan Kebijakan, Ruang Publik, Trotoar

Abstract

Pelanggaran fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menjadi persoalan berulang dalam tata kelola ruang publik perkotaan meskipun pemerintah daerah telah menetapkan regulasi, menyediakan lokasi alternatif, dan melakukan penertiban secara rutin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas komunikasi publik pemerintah daerah dalam proses penertiban PKL serta mengkaji faktor-faktor komunikasi yang menyebabkan pelanggaran trotoar tetap terjadi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kebijakan penataan PKL dan implementasinya di lapangan, yang dipengaruhi oleh pola komunikasi pemerintah yang cenderung bersifat satu arah dan belum mampu membangun pemahaman, kepercayaan, serta kepatuhan berkelanjutan di kalangan PKL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui metode studi pustaka, dengan data yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan komunikasi publik dan penataan PKL. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola komunikasi, pendekatan penyampaian kebijakan, serta dampaknya terhadap kepatuhan PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah dalam penertiban PKL masih didominasi oleh pola komunikasi informatif dan koersif yang menekankan larangan serta sanksi, dengan minimnya dialog dan partisipasi PKL dalam proses kebijakan. Kondisi ini menyebabkan pemahaman PKL terhadap kebijakan bersifat parsial, membentuk persepsi negatif terhadap penertiban, dan menghasilkan kepatuhan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran fungsi trotoar tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau keterbatasan fasilitas, tetapi juga oleh strategi komunikasi publik yang belum optimal, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif, dialogis, dan partisipatif untuk mendukung keberhasilan penertiban PKL dan tata kelola ruang publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

References

Abidin, Z., & Turmudi, T. (2022). Kontribusi Satpol PP dalam penataan pedagang kecil mandiri (PKM) di trotoar pada masa PPKM di wilayah Kecamatan Jatinegara Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Kajian Otonomi, 3(1). https://doi.org/10.15408/jko.v3i1.30914

Adhinda, C. (2025). Integrasi kearifan lokal dalam komunikasi kebijakan publik untuk pengelolaan pedagang kaki lima: Pendekatan partisipatif dan kontekstual di kota-kota Indonesia. IPSS Journal, 2. https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/953

Amirullah, A., & Jaya, A. (2022). Neglect of street vendors (PKL) towards the Jayapura city government regulations on public order during the Covid-19 pandemic. Journal of Social Economics, 6(2). https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.908

Aripin, S., Rulinawaty, & Samboteng, L. (2021). Agile bureaucracy for public policy accountability: Implementation of the street vendor policy in Indonesia. Proceedings of the International Conference on Administrative Science, 564, 108–116.

Butarbutar, J. M., & Yusuf, H. (2025). Penerapan aturan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jakarta: Antara ketertiban umum dan korban sosial. Jurnal Kebijakan Publik, 3(3).

Darmawan, A., & Siddiq, R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima menempati trotoar di Kota Bogor: Studi kasus pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Yasmin. Nusantara Journal of Multidisciplinary Studies, 1(1). https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/64

Hidayat, R. (2021). Penertiban pedagang kaki lima dan penggunaan ruang publik perkotaan. Jurnal Kebijakan Publik, 6(2), 115–128.

Husna, S. N., & Ayuh, E. T. (2025). Studi tentang strategi komunikasi publik Kominfo Kota Bengkulu dalam mendorong literasi di masa transformasi digital. Federalisme, 2(3). https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1074

Kompas. (2024). Catatan Koalisi Pejalan Kaki: Baru 8,71 persen ruas jalan DKI yang bertrotoar. Kompas.id. https://www.kompas.id

Lestari, D. C. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL). JISIP, 10(3). https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313

Marudut, F., Kurnansyah, D., Ramdani, R., & Purnamasari, H. (2022). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Jurnal Ilmu Manajemen, 6(1), 161–167. https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-167

Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (n.d.). Adaptive governance dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Mamuju.

Puspitawati, D., Dhaneswaraharsi, G. M., Hamdani, L. N., & Hantono, D. (2022). Identifikasi penggunaan trotoar oleh aktivitas pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang Jakarta. TALENTA Conference Series, 5(1). https://doi.org/10.32734/ee.v5i1.1493

Putra, A. P. (2023). Trotoar ditempati PKL dan parkir liar di Jakarta. Antara Foto. https://www.antarafoto.com

Ramadhan, K. M., Rusli, B., & Buchari, A. (2020). Public engagement in the policy of arrangement and empowerment for street vendors in Garut Kota Subdistrict. Sosiohumaniora, 22(2). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25792

Renald, F., & Fuad, F. (2025). Implementasi regulasi penataan pedagang kaki lima: Studi kasus di Kebayoran Baru. Jurnal Bisnis dan Hukum, 14(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1005

Renald, F., Fuad, F., & Sadino, S. (2025). Implementasi regulasi penataan pedagang kaki lima: Studi kasus di Kebayoran Baru. Jurnal Bisnis dan Hukum, 14(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1005

Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Pedagang kaki lima memenuhi trotoar di kawasan perkotaan. Infopublik. https://infopublik.id

Rulinawaty, Andriyansah, & Zainudin, A. (2022). The encouragement of ergo-iconic service values toward agile government. CosmoGov, 8(1). https://doi.org/10.24198/cosmogov.v8i1.30495

Sujatna, Y. (2018). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Jakarta. Jurnal Pemerintahan Madani, 3(2). https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2862

Syarif, M., Rezeki, W., Zakaria, & Zulfadli. (2024). Government communication patterns in controlling street vendors in Banda Aceh City. Innovatsioon, 1(2). https://journal.ypidathu.or.id/index.php/innovatsioon/article/view/1173

Syawaludin, S. (2019). Peranan koordinasi Satpol PP Kecamatan Cilandak dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jurnal Sosial dan Manajemen Kota, 2(2). https://doi.org/10.32493/smk.v2i2.2930

Yunitasari, M. C., Supriatna, T., & Mulyati, D. (n.d.). Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Jurnal Kebijakan Publik, 9(2). https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).14394

Zhafran, S. Z., Rudiana, R., & Centia, S. (2024). Perencanaan komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan konten media sosial untuk meningkatkan pelayanan publik Diskominfo Jabar. Responsive, 7(4). https://doi.org/10.24198/responsive.v7i4.61240

Downloads

Published

2026-01-12

How to Cite

Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penertiban PKL: Mengapa Trotoar Tetap Dilanggar?. (2026). INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer, 1(03), 1817-1832. https://ojs.portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/814